PERFUMISTA

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) atau Bank Banten mencatat kualitas aset kredit yang sangat buruk. Per semester I-2024, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) bank itu nyaris mencapai 10%, yakni sebesar 9,76%.

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami mengungkapkan penyebabnya. Menurutnya, NPL tinggi tersebut, sebagian besar berasal dari sisa outstanding kredit yang lama. Busthami menyebut salah satu debitur besarnya adalah perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Salah satu debitur besarnya, debitur NPL-nya Bank Banten itu salah satunya adalah perusahaan BUMN dengan nilai yang cukup luar biasa,” ujar Busthami di Four Seasons Hotel, Selasa (20/8/2024).

Ia mengaku pihaknya sudah melakukan pendekatan, restrukturisasi, dan berbagai tindakan lainnya untuk menyehatkan aset kredit bermasalah tersebut. Namun, belakangan ada permasalahan hukum yang mengganjal upaya tersebut. Bank Banten lantas menindaklanjuti dengan strategi lainnya.

“Jadi kita lakukan pembenahan. Satu, kita kerjakan sendiri. Yang kedua, kita minta bantuan pihak ketiga. Yang ketiga, kita sudah ada kerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi, berupa surat kuasa khusus. Ya, mudah-mudahan Insya Allah bisa lebih baik,” jelas Busthami.

Bank Banten memang telah meneken kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten guna menyelesaikan kredit macet debiturnya. Mengingatkan saja, pada tahun 2022 lalu, Kejati Banten telah menerima dan menandatangani 43 Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Bank Banten sebagai bentuk Penyelesaian Non Litigasi terhadap Kredit Macet di Bank Banten.

Adapun 43 SKK terdiri atas 19 SKK untuk penyelesaian kredit macet di Bank Banten Pusat dengan total tagihan sebesar Rp 195,52 miliar, dan 24 SKK untuk penyelesaian kredit macet di Bank Banten Cabang Serang dengan total tagihan sebesar Rp 7,76 miliar.

Kejati Banten melalui Jaksa Pengacara Negara juga akan melakukan Tindakan Hukum Lain (THL) kepada BUMN PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai perusahaan asuransi yang menjamin kredit para debitur komersil (perseorangan) yang kreditnya macet dikarenakan Debitur Meninggal Dunia, Berhenti Bekerja atau Dipecat.

Menurut Busthami, sejak bekerja sama dengan Kejati Banten, sudah banyak tercapai penyelesaian kredit macet.

“Banyak opsinya yang tersedia untuk [penyelesaian utang BUMN] itu. Sebenarnya sudah ada, kayak misalnya tahun lalu itu kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi sudah banyak hasilnya juga,” imbuhnya.

Selain itu, Busthami mengatakan pihaknya juga sedang melakukan pembicaraan dengan Kementerian BUMN terkait masalah ini.

Dengan berbagai upaya tersebut, Busthami berharap agar rasio NPL di Bank Banten bisa turun ke level 5% tahun depan. Ini juga didukung dengan rencana Pemerintah Provinsi Banten yang hendak menempatkan seluruh pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Banten.

“Kita berharap bisa di bawah 5%. Apalagi kalau kemudian RKUD banyak yang bisa efektif di tahun ini. Itu sangat membantu sekali. Kenapa sangat membantu? Satu, membuka akses bisnis yang lebih besar lagi bagi Bank Banten. Bisa dikira begitu,” tutur Busthami.

kas138

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas buka suara mengomentari putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Putusan tersebut merupakan ketok palu hakim yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Putusan dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024). Hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan kedua partai tersebut terhadap UU Pilkada.

“Kalau menurut undang-undang kepemiluan kan, UU tentang pilkada kan juga memang mengharuskan menyangkut soal PKPU,” ujar Supratman.

Tapi apapun keputusan itu, menurut dia, tentu akan menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, eks Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, setelah ini ‘bola’ berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah itu, KPU akan melakukan konsultasi ke DPR.

“Nanti diundangkan oleh beliau. Dan sekarang kan ini baru, belum kita lihat bahannya, pertimbangan hukum dan lain-lain. Tunggu kita baca dan lihat pelan-pelan,” kata Yasonna.

Berikut adalah syarat terbaru pengusulan kepala daerah setelah MK mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.

toto slot online

Salah transfer ke rekening bank orang lain bisa saja terjadi. Meskipun hal itu menjadi risiko nasabah, namun jangan panik. Sebab, uang yang terkirim salah transfer bisa dikembalikan.

Pengamat perbankan Paul Sutaryono menyarankan Anda untuk langsung menghubungi bank yang bersangkutan.

“Nasabah harus segera lapor ke bank terdekat. Yakni dengan membawa bukti-bukti, seperti buku tabungan dan ATM-nya,” kata Paul, dikutip Senin (19/8).

Pada dasarnya, uang Anda tidak hilang dan bank bersedia mengembalikan uang tersebut dengan sejumlah syarat. Biasanya, pertama-tama bank akan melakukan pengecekan silang terhadap laporan dari nasabah. Jika terbukti benar salah transfer, maka uang akan dikembalikan.

“Pada prinsipnya, bank akan mengembalikan uang itu. Setelah melakukan penelitian secara seksama,” tutup Paul.

Meski uang Anda bisa kembali, lebih berhati-hatilah setiap akan melakukan transaksi. Pastikan nomor rekening dan nama nasabah yang tertera sudah sesuai, agar tidak repot-repot berurusan dengan bank karena insiden salah transfer.

kera4d

Pemerintah bakal melakukan sosialisasi terkait kriteria pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Subsidi. Hal tersebut dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. “1 September, kita kan harus sosialisasi dulu,” ungkap dia saat ditemui di Gedung DPR RI, dikutip Senin (19/8/2024).

Arifin menegaskan saat ini pihaknya tengah menyiapkan kriteria kendaraan yang nantinya masih berhak menggunakan BBM bersubsidi tersebut. “Ya sedang disiapkan lah. Nanti yang ngomongin kan bukan saya. Ya dua-duanya lah (Pertalite dan Solar Subsidi),” tandas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan mobil sekelas Fortuner dan Pajero merupakan mobil ‘bagus’. Sehingga ia mempertanyakan kelayakan BBM Solar Subsidi untuk dipakai pada mobil tersebut.

“Kira-kira layak gak ya dia (Pajero dan Fortuner)? Sepertinya mobilnya juga kan bagus,” kata Dadan Saat ditanya kepastian apakah mobil sekelas Pajero dan Fortuner apakah sudah tidak bisa lagi membeli Solar Subsidi, saat ditemui di Kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (13/8/2024).

Dadan menegaskan pemerintah akan mempertajam kriteria pengguna BBM bersubsidi. Karena itu, pihaknya tengah menyiapkan berbagai program untuk mensosialisasikan aturan terbaru yang akan dirilis oleh pemerintah.

“Iya (kriteria pengguna BBM subsidi) lagi dibahas, sudah hampir selesai sih pembahasannya. Kan udah dibahas di rakor Menko (Bidang Perekonomian), waktu itu Pak Menko (Airlangga Hartarto) sudah memberikan penjelasan,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, berhembus kabar bahwa kelak yang akan dilarang menggunakan BBM subsidi adalah kendaraan dengan cubicle centimeter (CC) yang tinggi di atas 2.400 CC sekelas Pajero dan Fortuner.

kas138

Di akhir masa jabatan periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo kembali melalukan perombakan kabinet. Dalam reshuffle kabinet Jokowi kali ini, salah satu yang akan dilantik adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Angga Raka adalah politisi Partai Gerindra yang juga pernah menjadi Ketua Bidang Komunikasi atau Direktur Media Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Angga Raka Prabowo,” kata Budi Arie melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin saat ditanya siapa sosok yang dilantik sebagai Wamenkominfo.

Menurut Budi Arie, penunjukan Angga Raka sebagai Wamenkominfo mempercepat penyelesaian tugas Kominfo.

Ia menjelaskan sejumlah hal yang harus dituntaskan dalam waktu singkat, yaitu aturan turunan dan kelembagaan untuk pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, percepatan pemberantasan judi online/daring, perbaikan arsitektur dan tata kelola data nasional serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk pelayanan publik.

Nezar Patria yang kini menjabat sebagai Wamenkominfo dilantik Jokowi pada Juli 2023 lalu, bersamaan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Sebelumnya Budi Arie Setiadi menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sementara Nezar Patria sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus V Bidang Komunikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia.

pgsoft

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM pada pagi ini, Senin (19/8/2024). Rosan akan mengisi posisi Bahlil Lahadalia yang ditunjuk untuk mengantikan Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Rosan dikenal sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Sebelum menjadi Ketua TKN, Rosan menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri BUMN. Namun, jabatan tersebut hanya diembannya dalam hitungan bulan.

Sebelum menjadi Wakil Menteri BUMN, Rosan merupakan Dubes ke-21 Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Dia dilantik pada tanggal 25 Oktober 2021 dan bertugas hingga Juli 2023.

Rosan dikenal sebagai pengusaha Tanah Air. Pria kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968, memulai perjalanan profesionalnya di bidang keuangan dan kewirausahaan.

Dirinya tercatat pernah menjadi penasihat Keuangan Asosiasi Koperasi Batik Indonesia (1997-2002) dan wakil bendahara umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (2005-2008). Hingga akhirnya memimpin Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada periode 2015-2021.

Selain aktif di organisasi, Rosan pernah menjabat sebagai Ketua Satgas Cipta Kerja Omnibus Law Indonesia (2019-2021) dan Ketua Badan Penasihat Badan Arbitrase Nasional (BANI) (2019- 2021).

Rosan juga pernah menjabat sebagai Ketua Misi Kontingen Olimpiade Indonesia untuk Olimpiade Tokyo 2020 (2021) dan Wakil Ketua Komite Respon dan Pemulihan Ekonomi Nasional/KPC-PEN (2020-2021).

Dari sisi latar belakang pendidikan, Rosan diketahui menempuh S1 Keuangan di Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma (1988-1992) dan meraih gelar MBA dari European University, Antwerpen, Belgia (1993-1994).

slot online gampang maxwin

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke-79 perdana digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam perhelatan tersebut, selain pejabat negara juga dihadiri oleh para pengusaha yang menjadi investor dalam Konsorsium Nusantara.

Salah satu konglomerat yang hadir adalah Sugianto Kusuma atau yang lebih dikenal dengan Aguan sebagai ketua Konsorsium Nusantara. Aguan sendiri merupakan pemilik raksasa properti Agung Sedayu Group, pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK).

Menurutnya, masih banyak pihak yang memandang pesimis terhadap pembangunan IKN, mulai dari para kritik hingga warganet yang hanya melihat IKN dari foto dan video semata. Sehingga, mereka perlu menyaksikan dengan mata kepala sendiri alias secara langsung.

“Bangunan IKN sempurna sekali bangunannya. Terkagum-kagum saya. Kalau misalnya orang tidak lihat dengan mata sendiri, bisa bicara sesuka yang mana yang kurang begitu optimis. Tapi setelah kita udah lihat hasilnya, sangat optimis sekali IKN pasti sukses,” jelasnya dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN, dikutip Senin (19/8).

Diketahui, sebanyak 10 investor yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara, antara lain, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Djarum, Wings Group, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, Kawan Lama, dan Alfamart.

Aguan mengungkapkan, semua pengusaha kelas kakap yang tergabung dalam konsorsium tersebut menghadiri momentum itu. Dia pun merasakan kesan yang luar biasa dapat tampil di sana.

Aguan juga menilai bangunan-bangunan di IKN, termasuk Istana Negara dan Istana Garuda sempurna. Hal tersebut membuatnya terkesima.

“Lengkap semua datang. Kesannya luar biasa,” ungkapnya.

olympus slot

Pasar Asia-Pasifik sebagian besar turun pada Senin (19/8/2024) setelah minggu lalu yang melihat reli luas di pasar saham.

Para trader di Asia akan memantau pengumuman bank sentral minggu ini, termasuk keputusan suku bunga Bank of Korea dan risalah pertemuan Bank Sentral Australia pada Agustus.

Data inflasi dari Jepang dan Singapura juga akan dirilis pada Jumat (23/8/2024), sementara China akan mengumumkan suku bunga pinjaman primer satu tahun dan lima tahun pada Selasa.

Sikap wait and see pelaku pasar tercermin dari variatifnya pergerakan bursa di Asia hari ini.

Dikutip dari CNBC International, indeks Nikkei 225 Jepang turun 0,42%, sementara indeks Topix yang lebih luas merosot 0,31%.

Pesanan mesin inti di Jepang turun 1,7% dibandingkan tahun lalu pada bulan Juni, mengejutkan para ekonom yang memperkirakan kenaikan sebesar 1,8%. Pesanan mesin dianggap sebagai indikator pengeluaran modal di negara tersebut.

Namun, indeks Hang Seng Hong Kong naik lebih dari 1%. Satu-satunya indeks utama yang berada di zona positif. Sementara CSI 300 sedikit berada di bawah level datar.

Indeks Kospi Korea Selatan turun 0,42%, dan Kosdaq yang berkapitalisasi kecil merosot 0,32%.

Sedangkan Indeks S&P/ASX 200 Australia tetap datar.

slot online

Pemerintah resmi membentuk Badan Gizi Nasional pada 2025. Pembentukan tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2024.

Pembentukan Badan Gizi Nasional ini merupakan persiapan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang akan dilaksanakan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 2025. Program andalan Prabowo tersebut akan membutuhkan anggaran Rp 71 triliun di tahun pertama pelaksanaannya.

Berikut ini adalah sejumlah fakta terkait badan baru tersebut:

1.Struktur

Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Kepala.

2.Tugas dan Fungsi

Pasal 3 Perpres tersebut menjelaskan tugas Badan Gizi Nasional yaitu melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Sementara Pasal 4 menjelaskan tentang fungsi badan ini yaitu:

a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;

d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional;

e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;

f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

3.Sasaran

Pasal 5 menyebut sasaran pemenuhan gizi. Mereka yang menjadi sasaran pemenuhan gizi, terdiri dari peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren.

Selain itu, sasaran lainnya adalah anak usia di bawah lima tahun; ibu hamil; dan ibu menyusui. Perubahan sasaran pemenuhan gizi ditetapkan oleh presiden.

4.Struktur

Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua. Badan ini juga akan memiliki Dewan Pengarah. Berikut ini adalah struktur Badan Gizi Nasional itu.

Badan Gizi Nasional terdiri atas:

a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua; dan
3. Anggota.

b. Pelaksana, yang terdiri atas:

1. Kepala;
2. Wakil Kepala;
3. Sekretariat Utama;
4. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola;
5. Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran;
6. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama;
7. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan; dan
8. Inspektorat Utama.

5.Ditunjuk Presiden

Pasal 59 menyebutkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pertama, pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan Gizi Nasional dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden.

kas138

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara perihal adanya usulan penggantian subsidi LPG 3 Kg dari yang saat ini berlangsung ke produk menjadi ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang berhak.

Menurut Menteri ESDM, usulan tersebut harus dibahas lagi kepada pemerintahan selanjutnya. “Ya kan kalau itu harus kita bahas lagi. Bagaimana teknisnya, biar gampang pelaksanaannya. Kan harusnya ada kajian,” terang Menteri Arifin ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Yang jelas, kata Menteri Arifin, pihaknya menginginkan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. Di mana saat ini, pemerintah dan juga PT Pertamina (Persero) sudah menerapkan pembelian LPG 3 kg di agen menggunakan KTP sebagai data.

“Butuh waktu lah, butuh kita waktu. Nanti yang baru (pemerintahan). Persiapannya, masukannya udah dari yang sekarang,” tandas dia.

Sebelumnya, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan perubahan skema pemberian subsidi LPG 3 kg dari yang saat ini berlaku subsidi pada produk, diubah menjadi subsidi langsung atau berupa BLT kepada warga yang berhak.

Hal itu seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Ia bilang, masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kategori penerima subsidi LPG 3 kilogram (kg) nantinya bisa menerima bantuan berupa nominal uang hingga Rp 100 ribu per bulan.

Eddy memperkirakan usulan itu bisa berjalan pada tahun 2026 mendatang dibarengi dengan penyesuaian penyelesaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Eddy mengatakan, per saat ini, pihaknya memperhitungkan bahwa setiap rumah tangga akan mendapatkan ‘jatah’ subsidi setara 3-4 tabung per bulannya.

“Saat ini pemikirannya adalah setiap rumah tangga akan mempergunakan 3 tabung LPG per bulannya. Ada yang 3, ada yang 4. Nah jadi nanti subsidi yang Rp 33 ribu itu akan ditransfer kepada masyarakat. Rp 33 ribu dikali 3 tabung kurang lebih Rp 100 ribu, Rp 99 ribu. Nah itu setiap bulannya akan ditransfer kepada penerima rekening,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Jumat (26/7/2024).

Adapun, skema pemberian nominal uang sebagai subsidi LPG kepada masyarakat tersebut akan diberikan melalui transfer kepada masing-masing rekening masyarakat yang terdata dalam DTKS.

Sementara, kata Eddy, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening untuk bisa ditransfer uang oleh pemerintah maka akan diberikan secara tunai oleh petugas yang ditugaskan.

“Ya, jadi kurang lebih 95% dari kalangan masyarakat yang masuk dalam DTKS itu sudah memiliki rekening. Sudah memiliki rekening yang saat ini sudah menyebar bahkan sampai ke pelosok sekalipun melalui jaringan Bank Rakyat Indonesia, BRI. Nah ada sekitar mungkin 3% masyarakat yang memang masih belum terjangkau dan itu adalah masyarakat yang nanti akan didatangi oleh petugas untuk diberikan dananya secara tunai. Nah itulah yang dipergunakan,” kata Eddy.

Eddy menyadari, untuk bisa mengaplikasikan skema baru yang diusulkan tersebut membutuhkan waktu untuk bisa diterapkan. Alasannya, pemerintah harus menyempurnakan data siapa yang berhak menerima bantuan dana tunai tersebut.

“Saya kira 2025-2026 merupakan momentum yang tepat untuk bisa memperlakukan itu. Pertumbuhan ekonomi kita juga sudah cukup baik sehingga memang daya beli masyarakat juga sudah terlihat ada peningkatan. Jadi kami berharap dengan sistem ini kita bisa melihat adanya pengurangan volume dan ada pengurangan subsidi” tutupnya.

Kas138