“Dulu kan saya sering di-bully, saya kalau ngomong ini harganya kemurahan terus di-bully, dimarah-marahin, saya ini karena terus terang kalau inflasi itu naik ya kita cepat bisa atasi sebetulnya,” kata Zulhas, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/10/2024).
Ia mengatakan pemerintah bisa turun tangan dengan dana dari APBD yaitu anggaran belanja tak terduga (BTT), yang bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi di daerah.
Beda dengan pengendalian deflasi saat ini, menurut Zulhas belum ada cara untuk mengatasi hal ini. Menurutnya ada beberapa komoditas pangan seperti cabai, bawang, dan telur yang harganya anjlok.
“Nah ini memang ada beberapa (komoditas) yang terlalu murah. Terlalu murah. Terlalu murah. Ini kan kita belum ada jalan untuk membantunya kan gitu, belum ada. Seperti cabe, bawang murah sekali ya, termasuk saya kira juga telur,” katanya.
Selain itu Zulhas juga membeberkan dampak deflasi yang terjadi bisa membuat petani dan peternak bangkrut atau gulung tikar.
Menurutnya saat ini pihaknya juga masih mengkaji apakah tren deflasi yang terjadi disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat. Namun dari temuannya di lapangan penurunan harga sembako seperti cabai, bawang, dan telur lebih disebabkan stok yang berlebih.
“Saya kira kalo saya keliling ke pasar-pasar memang yang nampak itu karena peralihan musim, dulu kan hujan ya abis itu nggak gitu, sehingga panennya sempurna, bawang, cabe kalau hujan terlalu banyak kan dia busuk, ini sehingga supply-nya banyak. Apa karena supply-nya banyak sekali sehingga harganya terlalu murah, atau daya beli yang turun nanti kita lihat, kita kaji lebih lanjut,” katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indonesia kembali mengalami deflasi di bulan September 2024. Secara bulanan terjadi deflasi 0,12%. Sehingga, secara tahunan (year on year/yoy) inflasi mencapai 1,84%. Ini adalah deflasi kali kelima secara berturut-turut yang dialami Indonesia tahun ini.
“Kami perkirakan defisit akhir tahun tetap 2,7 persen dari PDB,” kata Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin.
Menurut Suahasil, penyerapan anggaran umumnya terjadi pada kuartal III dan IV. Sebagai contoh, realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 31 Agustus 2024 tercatat sebesar 43,1 persen dari pagu, atau Rp18,9 triliun dari Rp44 triliun. Realisasi ini akan terakselerasi pada dua kuartal terakhir tahun ini.
“Anggaran IKN belum sampai 50 persen yang direalisasikan, tapi pekerjaan fisik jalan terus. Setelah pekerjaan fisik selesai, diserahterimakan, pembayaran akan dilakukan secara penuh. Ini terjadi di kuartal IV. Jadi, di kuartal IV memang ada percepatan dari belanja, apalagi yang sifatnya fisik,” jelas Suahasil.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan target defisit APBN masih sama dengan yang ditetapkan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan DPR, yakni outlook 2,7 persen dari PDB.
“Ini karena penerimaan mengalami tekanan, dan belanja pertumbuhannya cukup baik,” ujar Menkeu.
Dalam APBN 2024 ditetapkan target defisit sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Namun, targetnya melebar hingga 2,7 persen. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.802,5 triliun, sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun.
Adapun realisasi per 31 Agustus 2024, APBN mencatatkan defisit sebesar 0,68 persen terhadap PDB dengan nilai sebesar Rp153,7 triliun.
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.777 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.379,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp383,8 triliun. Penerimaan pajak mencapai Rp1.196,5 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp183,2 triliun.
Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp1.930,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp1.368,5 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp703,3 triliun dan belanja non-K/L Rp665,2 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp562,1 triliun.
Sedangkan keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp161,8 triliun.
“Kami memperkirakan untuk kuartal III masih akan relatif stabil di atas 5 persen, menurut estimasi 5,06 persen. Jadi, mungkin masih akan on track di sekitar angka tersebut,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin.
Salah satu pertimbangan optimisme itu adalah momentum perekonomian global yang diperkirakan masih akan terjaga. Terlebih, bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed diyakini bakal menurunkan Fed Fund Rate (FFR). Proyeksi ini disebut akan memberikan momentum positif bagi perekonomian Indonesia.
Adapun dari segi domestik, Kemenkeu yakin kinerja konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan investasi tetap terjaga kuat.
Meski begitu, masih ada tantangan dari segi tensi geopolitik dan kondisi pemilu di AS yang akan menentukan arah kebijakan.
Senada dengan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebelumnya menyambut dengan optimistis kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap menunjukkan tren positif.
Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, pekan lalu, dia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu didorong agar lebih tinggi.
Dia memaparkan berbagai indikator terkini, termasuk hasil survei BI, menunjukkan kegiatan ekonomi pada triwulan III-2024 yang baik. Hal itu tercermin pada keyakinan konsumen yang tinggi, penjualan eceran yang positif, serta impor barang modal, dan penjualan semen yang meningkat.
Di samping itu, investasi juga terus tumbuh, khususnya investasi bangunan sejalan dengan tahapan finalisasi operasional Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga tetap terjaga, khususnya untuk kelas menengah ke atas. Ekspor nonmigas pun tetap baik sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi.
“Belanja Pemerintah yang diprakirakan meningkat pada akhir tahun diharapkan dapat juga menopang permintaan domestik,” tambah dia.
BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5 persen atau pada titik tengah 5,1 persen.
“Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran,” ujar Perry.
“Ini akan kita siapkan Peraturan Presiden (Perpres) dan peraturan teknis di Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” kata Febrio saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin.
Setelah regulasi siap, lanjut Febrio, Pemerintah Indonesia akan melaporkannya ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Kebijakan baru akan diterapkan secara efektif setelah itu.
“STTR akan kita lanjutkan prosesnya,” tutur dia.
Dalam kesempatan terpisah, DJP menyebut STTR bisa membantu mendongkrak penerimaan pajak di Indonesia.
STTR merupakan ketentuan yang diterapkan dengan basis perjanjian atas pembayaran intragrup seperti bunga, royalti, dan pembayaran tertentu lainnya, termasuk jasa.
Dalam ketentuan STTR, jika suatu perusahaan di Indonesia melakukan pembayaran kepada perusahaan lain dalam grup yang berada di luar negeri, pembayaran ini harus dikenakan pajak dengan tarif minimum 9 persen di negara tempat perusahaan penerima berada.
Jika negara penerima menerapkan tarif pajak di bawah 9 persen, Indonesia sebagai negara sumber pembayaran bisa mengenakan pajak tambahan atas pembayaran tersebut. Pengenaan inilah yang menjadi potensi tambahan penerimaan pajak bagi Indonesia.
Selain dapat meningkatkan penerimaan, implementasi STTR juga bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran atau pengelakan pajak yang agresif antarperusahaan dalam grup yang ada di berbagai negara. STTR juga akan memperkuat ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang ada saat ini.
MLI STTR merupakan salah satu instrumen penerapan Pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati bersama dengan pimpinan dari 42 negara/yurisdiksi lain.
Pajak tambahan ini akan dikenakan setelah tahun pajak di mana pembayaran terjadi berakhir, karena ada syarat-syarat tertentu (materiality threshold) yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
STTR hanya diterapkan atas pembayaran penghasilan intragrup yang nilainya melebihi 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5 persen (mark-up threshold).
Middle income trap adalah kondisi di mana suatu negara mengalami kesulitan untuk bertransisi dari ekonomi pendapatan menengah ke ekonomi pendapatan tinggi. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, menghadapi tantangan ini.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong Indonesia keluar dari middle income trap melalui strategi yang mencakup investasi infrastruktur, reformasi pendidikan, stimulasi investasi, dan pengembangan sektor industri dan teknologi.
Adapun postur APBN 2025 dirancang dengan target penerimaan Rp2.996,9 triliun dengan besaran belanja Rp3.613,1 triliun atau terdapat defisit anggaran Rp616,2 triliun.
APBN 2025 menargetkan investasi besar-besaran dalam infrastruktur, termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, dan produktivitas ekonomi. Menurut Dollar et al. (2004), investasi dalam infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan akses pasar.
Investasi tak kalah penting adalah dalam proyek infrastruktur terintegrasi. Proyek infrastruktur terintegrasi, seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan, bertujuan untuk menghubungkan wilayah-wilayah ekonomi dan memperlancar aliran barang dan jasa. Proyek-proyek terintegrasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah.
Robert Solow dalam Teori Pertumbuhan Neoklasik menjelaskan bahwa peningkatan modal dan teknologi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, negara yang terjebak dalam middle income trap sering mengalami stagnasi dalam pertumbuhan produktivitas. APBN 2025 bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan fokus pada peningkatan produktivitas melalui investasi infrastruktur dan peningkatan efisiensi sektor-sektor penting.
Strategi berikutnya adalah reformasi di sektor pendidikan dan keterampilan. APBN 2025 mencakup rencana untuk reformasi pendidikan dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Studi yang dilakukan oleh Hanushek dan Woessmann (2008) menunjukkan bahwa kualitas pendidikan berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi karena pendidikan yang berkualitas meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan produktivitas.
Investasi dalam program pelatihan keterampilan dan pengembangan sumber daya manusia untuk sektor-sektor strategis, seperti teknologi informasi dan industri kreatif, juga merupakan bagian penting dari APBN 2025. Program ini dirancang untuk memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja yang terus berubah.
Teori Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh Paul Romer (1990), menekankan pentingnya inovasi dan investasi dalam sumber daya manusia sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks APBN 2025, investasi dalam pendidikan dan penelitian serta pengembangan teknologi menjadi fokus utama.
Stimulasi investasi
Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, APBN 2025 juga mencakup insentif untuk investasi asing dan domestik, termasuk pajak dan subsidi, untuk meningkatkan aliran modal dan teknologi.
Di samping itu, diperlukan reformasi regulasi untuk memperbaiki iklim bisnis dengan mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan kemudahan berbisnis. Reformasi regulasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik lebih banyak investasi.
Sejalan dengan teori stimulasi investasi yang menggarisbawahi pentingnya stimulasi investasi domestik dan asing untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, APBN 2025 mencakup berbagai kebijakan untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dan mendorong investasi domestik melalui insentif dan reformasi kebijakan.
Strategi lain untuk keluar dari middle income trap adalah dengan mengembangkan sektor industri dan teknologi. Dalam teori ekonomi struktural, transformasi struktural ekonomi untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang menjadi hal penting. Negara perlu melakukan reformasi struktural, seperti diversifikasi ekonomi dan peningkatan kapasitas institusi, untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.
APBN 2025 mencakup rencana untuk reformasi struktural dalam sektor-sektor kunci, seperti industri dan pelayanan publik. Anggaran negara ini berfokus pada dukungan untuk industri teknologi dan inovasi, termasuk fasilitas riset dan pengembangan serta dukungan untuk startup teknologi. Studi menyatakan bahwa inovasi teknologi adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan memperluas basis ekonomi diperlukan strategi berupa diversifikasi ekonomi. Ini penting untuk menghadapi fluktuasi pasar dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Studi kasus
Korea Selatan adalah contoh negara yang berhasil keluar dari middle income trap dengan fokus pada pendidikan, inovasi, dan reformasi industri. Studi yang dilakukan Lee (2019) menunjukkan bahwa kebijakan Korea Selatan yang mendukung riset dan pengembangan serta reformasi pendidikan memainkan peran penting dalam transisi ekonomi mereka.
Vietnam juga mengalami transisi yang signifikan dengan memfokuskan pada investasi infrastruktur dan reformasi pasar. Bank Dunia melaporkan bahwa reformasi regulasi dan investasi besar-besaran dalam infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat di Vietnam.
Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2022, negara-negara yang berhasil menghindari middle income trap sering kali menerapkan kebijakan yang mendorong investasi, inovasi, dan pendidikan. Penelitian ini mendukung strategi-strategi yang diadopsi dalam APBN 2025.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) pada 2023 menunjukkan bahwa reformasi struktural dan peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci untuk transisi keluar dari middle income trap. Penelitian ini memberikan dasar bagi kebijakan yang diusulkan dalam APBN 2025.
Berdasarkan teori ekonomi seperti Teori Pertumbuhan Endogen dan Neoklasik, serta pengalaman negara-negara lain dan penelitian terkini, strategi-strategi yang diadopsi dalam APBN 2025 berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi pendapatan tinggi.
Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan tergantung pada efektivitas pelaksanaan dan koordinasi antara berbagai pihak terkait.
*) Lucky Akbar adalah ASN pada Kementerian Keuangan RI
Hal itu disampaikan Wapres dalam sambutannya secara daring pada acara 12th Global Waqf Conference 2024 yang diadakan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Selasa, sebagaimana disaksikan di Jakarta.
“Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sektor wakaf Indonesia berpotensi menjadi katalis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui mobilisasi pengumpulan dan pengelolaan yang tepat, wakaf dapat membuahkan kemaslahatan berlipat,” ujar Wapres mengawali sambutannya.
Wares menyampaikan pemerintah telah menaruh perhatian pada pengembangan sektor wakaf di Indonesia sejak pertama kali regulasi tentang perwakafan tanah milik diterbitkan.
Sejak tahun 2004, pemerintah menegaskan bahwa bentuk wakaf tidak hanya sebatas tanah, tetapi juga harta benda lainnya, termasuk uang.
“Seiring dengan perkembangan wujud wakaf, pemanfaatannya juga makin meluas. Jika dahulu wakaf berbentuk bantuan sosial, sekarang wakaf justru diarahkan agar bersifat produktif dan mendukung pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Dia menjelaskan, konsep wakaf baik yang bersifat sosial maupun produktif, sangat relevan dengan strategi besar pemerintah dalam penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Namun menurut Wapres, dibandingkan dengan dana sosial lainnya, seperti zakat, infak, dan sedekah, kesadaran dan literasi masyarakat untuk berwakaf masih relatif terbatas.
Untuk itu, ia berpesan kepada semua pihak terkait untuk bisa mengoptimalkan potensi wakaf nasional.
Pertama, Wapres meminta seluruh unsur pemerintah agar memperkuat kerja sama guna merumuskan mekanisme pengembangan wakaf yang efektif dan inklusif.
Dia mengatakan penguatan landasan hukum dan pengawasan perlu didukung guna memastikan wakaf dikelola secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariah demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.
“Kesadaran berwakaf juga hendaknya tumbuh hingga mencakup lintas generasi dan lintas profesi, termasuk pelaku ekonomi dan akademisi,” tuturnya.
Kedua, Wapres meminta lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan dan asuransi syariah terus berkolaborasi dengan lembaga wakaf dengan mengembangkan produk keuangan wakaf, seperti tabungan wakaf, sukuk wakaf, dan asuransi wakaf. Dia menilai hadirnya berbagai pilihan instrumen tersebut akan semakin memperkaya opsi investasi dan donasi berbasis wakaf.
Ketiga, Wapres menilai di era digital saat ini pengembangan digitalisasi wakaf hendaknya menjadi fokus utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.
Dia meminta pihak terkait mengembangkan platform digital yang memudahkan masyarakat berwakaf dan sistem yang efektif memantau pengelolaan aset wakaf. Selain itu, kata dia, perlu ada integrasi data wakaf yang bisa menunjukkan perkembangan kinerja wakaf secara keseluruhan di Indonesia.
Keempat, Wapres meminta wakaf dikelola secara produktif agar manfaatnya dapat memberikan dampak dalam rangka pengentasan kemiskinan.
“Wakaf produktif perlu terus didorong guna memperluas cakupan program pemberdayaan, misalnya pemberian modal kerja, pendampingan usaha, atau pembukaan lapangan kerja,” jelasnya.
Wapres juga berharap dana wakaf dapat ditempatkan pada sektor-sektor khusus yang melibatkan masyarakat banyak, seperti wakaf untuk rumah sakit, properti, perkebunan, dan sebagainya.
“Penyaluran manfaat wakaf harus tepat sasaran dengan memprioritaskan kantong kemiskinan dan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga,” kata Wapres.
Kelima, ia mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan kerja sama pengembangan wakaf, baik bilateral maupun multilateral, serta kerja sama pertukaran pengetahuan, pengembangan kebijakan, dan implementasi proyek wakaf lintas negara demi memperkuat peran wakaf dalam pembangunan global.
Dia berharap komitmen, keseriusan, dan langkah optimalisasi potensi wakaf global semakin terwujud nyata.
Pada awal perdagangan Selasa pagi, rupiah menanjak 16 poin atau 0,10 persen menjadi Rp15.190 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.206 per dolar AS.
“Rupiah hari ini diperkirakan melemah dipengaruhi data perekonomian China yang kurang bagus di tengah rencana The Fed untuk kembali cut rate sampai dengan di sisa akhir tahun ini,” kata analis Bank Woori Saudara Rully Nova saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Ia menuturkan data pertumbuhan ekonomi China diproyeksikan sulit mencapai 5 persen pada 2024. Sementara, China adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia.
Dari dalam negeri, sentimen yang berkembang terkait dengan defisit anggaran pemerintah yang terus melanjutkan tren peningkatan.
Rully memproyeksikan nilai tukar rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp15.200 per dolar AS sampai dengan Rp15.280 per dolar AS.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa defisit APBN hingga Agustus 2024 mencapai Rp153,7 triliun, atau sebesar 0,68 persen dari PDB.
“Tahun ini defisit didesain pada Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB. Jadi, dalam hal ini (defisit pada Agustus sebesar) 0,68 persen masih di dalam track untuk APBN 2024,” ujar Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin.
Defisit tersebut salah satunya terjadi karena penerimaan negara yang menurun 2,5 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp1.777 triliun, sementara realisasi belanja pemerintah berjalan on the track mencapai 58,1 persen dari pagu, atau Rp1.930,7 triliun.
Realisasi itu setara dengan 78 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, atau meningkat dari Juli 2024 yang sebesar Rp338 triliun.
“Capaian ini utamanya disumbang peningkatan kinerja BUMN dan satker Badan Layanan Umum (BLU),” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.
Wamenkeu yang akrab disapa Tommy itu merinci, capaian PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA) migas sebesar Rp73,1 triliun dan SDA nonmigas Rp78,4 triliun.
Penerimaan SDA migas terkontraksi 5,1 persen (year-on-year/yoy) dipengaruhi penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan lifting minyak bumi akibat tertundanya onstream. Faktor lain yang juga mempengaruhi yaitu penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.
Realisasi SDA nonmigas juga mengalami kontraksi, yakni sebesar 19,5 persen yoy akibat moderasi harga batu bara, sehingga royalti batu bara berkurang 29,2 persen.
Kemudian, penerimaan dari BLU tercatat sebesar Rp64,2 triliun, tumbuh 18,8 persen yoy terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, dan pendapatan pengelolaan dana BLU. Sementara pendapatan BLU Pengelola Dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit, mengalami perlambatan 14,3 persen yoy.
Selanjutnya, pendapatan negara yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan (KND) tercatat sebesar Rp70,3 triliun, meningkat 7,4 persen.
“Realisasi pertumbuhan KND sebesar 7,4 persen, kontributor utamanya berasal dari pembayaran dividen bank-bank Himbara untuk tahun buku 2023,” ujar Tommy.
Adapun realisasi PNBP lainnya tercatat mencapai Rp97,9 triliun, terkontraksi 10,4 persen yoy akibat penurunan pendapatan hasil tambah. Penurunan ini disebut sejalan dengan moderasi harga batu bara. Penerimaan PNBP kementerian/lembaga (K/L) juga menurun lantaran tidak berulangnya pendapatan Kejaksaan dan Kominfo.
Sementara itu, lanjut Tommy, penerimaan pajak hingga Agustus 2024 tercatat sebesar Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp665,52 triliun atau 62,58 persen, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp470,81 triliun atau 58,03 persen, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp15,76 triliun, serta PPh migas sebesar Rp44,45 triliun.
Tommy menjelaskan penerimaan bruto PPN dan PPnBM mencatat kinerja positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sedangkan penerimaan bruto PBB dan pajak lainnya tumbuh karena kecepatan pemindahbukuan PBB migas.
“Memang terdapat penerimaan bruto kelompok pajak yang mengalami kontraksi, PPH nonmigas terkontraksi 2,46 persen akibat pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitasnya pada 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas. PPH migas terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi,” kata Tommy pula.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pinjaman yang diberikan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk transisi energi Indonesia sebesar Rp500 juta dolar AS atau sekitar Rp7,55 triliun (kurs Rp15.117 per dolar AS) akan digunakan untuk berbagai program, salah satunya memensiunkan dini PLTU.
“Ya kan salah satunya kemarin untuk percepatan transisi ataupun early retirement dari power plant (PLTU). Tetapi tentu itu masih ada mekanisme yang harus didalami,” kata Airlangga usai menghadiri Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Selasa.
Ditanya tentang besaran bunga dari pinjaman ADB itu, Airlangga menyampaikan jumlahnya perlu untuk dicek lagi. Namun ia menilai bunga utang dari ADB umumnya lebih rendah.
“Itu perlu dicek, biasanya (bunga) lebih rendah,” ujarnya.
Pensiun dini atau pemberhentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi salah satu kebijakan yang dijalankan pemerintah guna mempercepat transisi energi.
Meskipun demikian, program tersebut terganjal adanya kebutuhan biaya yang cukup besar.
Berdasarkan kajian dari Institute for Essential Services Reform (IESR), biaya yang dibutuhkan untuk pensiun PLTU diperkirakan mencapai 4,6 miliar dolar AS hingga 2030, dan 27,5 miliar dolar AS hingga 2050.
Dalam perkembangan terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, terdapat 13 PLTU batu bara yang telah masuk dalam daftar untuk pensiun dini.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi di Jakarta, Selasa (20/8), mengatakan, ke-13 daftar PLTU tersebut diidentifikasi setelah dilakukan studi internal bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan United Nations Office for Project Services (UNOPS).
“Jadi masalah coal retirement kemarin yang disebut, sudah pernah saya sampaikan ke (Menko) Marves bahwa kita itu hasil dari studi mengenai coal retirement kita itu ada tiga studi. Jadi kita sendiri, lalu dari ITB, lalu dari UNOPS, itu ada. Nah (hasil) tiga (studi) ini kita identifikasi bareng semua, kita rangkum bahwa kita punya 13 list dari PLTU di luar Cirebon,” kata Eniya.
Menurutnya, ini merupakan upaya berkelanjutan yang telah dimulai sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto hingga era reformasi.
“Kata kuncinya adalah selalu produktivitas. Bagaimana investasi dan faktor produksi dalam negeri dapat menciptakan output yang lebih produktif dan lebih berkualitas,” kata Sri Mulyani dalam International Seminar ASEAN Global Development and the Middle Income Trap and Growth Academy ASEAN, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Menkeu menekankan dengan bonus demografi berupa populasi yang besar dan relatif muda, Indonesia berpotensi memaksimalkan produktivitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek ini merupakan pilar utama untuk meningkatkan nilai tambah seluruh faktor produksi.
Di antara upaya yang dilakukan adalah menyediakan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta meningkatkan penyediaan layanan dan alat-alat kesehatan.
Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal lain yang menjadi fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
“Indonesia sudah berinvestasi. Selama masa jabatan Presiden Jokowi, salah satu prioritas nasional yang sangat penting adalah untuk membangun infrastruktur, seperti energi, rel kereta api, jalan raya, bandara, pelabuhan, pelabuhan laut, telekomunikasi, dan yang sangat penting untuk teknologi digital,” tambahnya.
Namun, keberhasilan dalam meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur juga tidak lepas dari dukungan regulasi dan kebijakan yang tepat, serta sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
Desentralisasi dan otonomi daerah harus dioptimalkan untuk menjamin bahwa layanan publik diberikan dengan kualitas terbaik. Evaluasi terhadap pengaturan kelembagaan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.
Dalam perjalanan menjadi negara berpendapatan tinggi, lanjut Menkeu, Indonesia perlu terus belajar bagaimana meningkatkan unsur pembangunan.
“Sehingga kita akan mampu meningkatkan lebih banyak lagi kinerja pertumbuhan, kualitas, penciptaan lapangan kerja, baik dalam hal kualitas, inklusivitas, dan kemampuan kita untuk menjaga bumi dengan proses pembangunan yang lebih hijau dan rendah karbon,” ujarnya.
