Tesla Dipermalukan di China, Bukti Amerika Kalah Jauh

Robot humanoid  Optimus (Reuters TV)
Foto: Robot humanoid Optimus (Reuters TV)

Tesla tampil beda di konferensi robot dunia di Beijing, China. Bukan soal kehebatan humanoid bernama Optimus, melainkan cara perusahaan memamerkan produk tersebut.

Musk mengklaim berbagai kehebatan Optimus. Mulai dari melipat cucian, memasak, bersih-bersih, dan mengajar anak-anak.

Namun tidak ada yang ditampilkan saat gelaran di Beijing. Alih-alih memamerkan kehebatan seperti robot dari perusahaan lain, Optimus ditampilkan dalam kotak bening.

Robot itu hanya berdiam diri di samping mobil keluaran perusahaan sepanjang gelaran tersebut, dikutip dari CNBC Internasional, Selasa (27/8/2024).

Musk menjelaskan Optimus bisa mendatangkan US$25 triliun bagi Tesla. Robot itu rencananya baru akan diuji di pabrik-pabriknya mulai tahun depan.

Soal ini, Mitra di Lanchi Ventures, Wei Cao menjelaskan Tesla telah memamerkan kemampuan Optimus dalam video promo. Dia juga memahami perusahaan tidak ingin menginvestasikan pada teknisi mengoperasikan robot itu pada gelaran Beijing.

CNBC Internasional melaporkan Tesla tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal tersebut.

Gelaran itu menjadi ajang debut 27 humanoid yang mayoritas buatan perusahaan China. Robot humanoid China mampu memamerkan kehebatan, mulai dari memainkan sitar atau mengambil soda. Bahkan, robot humanoid China juga bisa melambaikan tangan.

Suksesnya acara konferensi robot itu jadi pertanda pergerakan China ke industri humanoid. Ini mirip dengan serbuan mobil listrik di China yang terjadi beberapa waktu lalu.

Cao memperkirakan total investasi ke industri robot China dalam satu dekade terakhir tembus 100 miliar yuan (Rp 217,2 triliun). Kemungkinan tonggak sejarah pengembangannya bakal terjadi satu hingga dua tahun ke depan.

Antisipasi Mpox, RI Datangkan 1.600 Dosis Vaksin dari Denmark

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah ingin mendatangkan vaksin virus Monkeypox atau Mpox dari luar negeri. Rencananya ada 1.600 dosis yang akan didatangkan.

Budi Gunadi mengatakan sebelumnya RI sudah mendatangkan 1.000 dosis vaksin pada 2022 lalu dari Denmark saat WHO meningkatkan status pandemi terkait penyakit ini. Sekarang sudah tersisa 40 dosis yang akan digunakan tenaga kesehatan dan petugas lab pada gelaran acara Indonesia – Africa Forum 1 – 3 September mendatang.

“Ini kita datangkan 1.600 yang baru, harusnya minggu ini datang, dari Denmark,” kata Budi Gunadi usai Rapat Terbatas mengenai penyebaran virus Mpox di Istana Negara, Selasa (27/8/2024).

Eks Direktur Utama Bank Mandiri itu juga mengatakan pemerintah berencana mendekati pemerintah Jepang supaya mau melakukan ekspor vaksin Mpox ke Indonesia.

Selain itu, dia juga menerangkan harga pembelian pembelian vaksin dari Denmark yang dilakukan mencapai Rp 3,5 juta untuk satu dosis. Artinya pemerintah mengeluarkan Rp 5,6 miliar untuk 1.600 dosis.

Budi Gunadi juga mengatakan terkait stok vaksin saat ini ketersediaannya juga tidak terlalu banyak. Namun saat ini banyak negara yang mulai mencari vaksin ini.

“Jadi nggak bisa kita dapatnya banyak dan memang WHO guidance-nya ini hanya diberikan ke orang-orang yang berisiko tinggi saja. Jadi teman-teman seharusnya selama perilakunya baik harusnya nggak usah takut,” kata Budi Gunadi.

BI Bangun 2 Sistem Canggih, Cuci Uang Bisa Langsung Ketahuan!

CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

Bank Indonesia tengah mengembangkan dua sistem canggih yang bisa langsung mendeteksi transaksi janggal, atau yang memiliki unsur fraud dan anomali seperti yang tercakup dalam konsep anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (APUPPT).

Dua sistem itu tengah dikembangkan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang menjadi pengembangan lanjutan dari BSPI 2025. Dua sistem itu ialah BI Payment Clear yang merupakan sistem deteksi fraud dan BI Payment Info sebagai platform data as a service (PaaS).

“Kedua infrastruktur ini akan mengoptimalkan data pembayaran yang sangat granular untuk bisa mendeteksi anomali-anomali itu dari fraud serta pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy, dalam diskusi di Nusa Dua, Bali, dikutip Senin (26/8/2024).

Konsep dari dua sistem infrastruktur pendeteksi fraud atau transaksi anomali itu kata Ryan seperti saringan dari transfer dana masyarakat. Ketika masyarakat melakukan transaksi melalui BI Fast atau layanan transfer antarbank lainnya, maka akan masuk terlebih dahulu kedua sistem itu, ketika selesai disaring di dua sistem itu dan tak akan ada keanehan maka transaksi secara realtime nya akan langsung masuk ke transfer tujuan.

“Enggak lulus dibalikin lagi dananya. Dengan rancangan infrastruktur itu, kebutuhan investasi di industrinya bisa kita cut. bisa dikurangi, artinya BI Payment Clear dan BI Payment Info ini menjadi infrastruktur publik untuk mitigasi risiko-risiko tadi,” ucap Ryan.

Risiko fraud itu menurut Ryan sebetulnya memang terus berkembang seiring berkembangnya sistem transaksi digital, bahkan inovasi dari sistem transaksi digital yang bisa berubah tiga bulan sekali juga membuka peluang baru mekanisme fraud, menyebabkan biaya investasi mitigasi risiko di sistem jasa keuangan menjadi besar.

“Itu yang akan kita jawab dengan BSBI 2030. Jadi bukan hanya regulasi dan literasi yang diperkuat tapi salah satu tujuan BSBI 2030 kita bangun infrastruktur yang bisa digunakan siapapun untuk kurangi biaya investasi dalam manajemen risiko tadi. Tantangannya masih banyak,” ungkapnya.

Fraud yang kini tengah marak terjadi di tengah pesatnya perkembangan transaksi dan sistem keuangan digital di antaranya ialah voice cloning, face swap, hingga text deep fakes maupun transaksi ilegal lain.

BI mencatat, permasalahan fraud hingga kini telah memberikan kerugian siber di Indonesia mencapai US$ 5,41 miliar dari yang pada 2019 hanya sebesar US$ 3,43 miliar. Berkorelasi searah dengan peningkatan pengguna internet di Indonesia dari yang jumlahnya 272 miliar menjadi 284 miliar.

Elon Musk Turun Tangan Usai CEO Telegram Pavel Durov Ditangkap

Foto kolase CEO aplikasi chat Telegram, Pavel Durov, dan CEO Tesla, Elon Musk. (Reuters/)
Foto: Foto kolase CEO aplikasi chat Telegram, Pavel Durov, dan CEO Tesla, Elon Musk. (Reuters/)

Elon Musk turut mengomentari penangkapan CEO Telegram Pavel Durov di Prancis pada Sabtu (24/6) waktu setempat. Miliarder tersebut melontarkan kritikan tajam dengan menyebut penangkapan tersebut sebagai pelanggaran kebebasan berpendapat.

“Liberté Liberté! Liberté?” tulis Musk di akun X personalnya.

“Waktu yang berbahaya,” kata dia di post lain.

Musk juga menggaungkan tagar #FreePavel ketika ia membagikan sebuah video yang memperlihatkan Durov memuji gerakan Musk untuk menjunjung kebebasan berpendapat dalam wawancara dengan Tucker Carlson awal tahun ini.

“Sangat penting untuk mendukung kebebasan berpendapat, terutama di negara-negara yang mengutamakan penyensoran,” kata Musk di X-nya.

Musk juga me-repost cuitan dari CEO Rumble Chris Pavlovski. Pavlovski mengatakan Prancis sudah keterlaluan karena menangkap Durov, dikutip dari BusinessInsider, Senin (26/8/2024).

Pasca mencaplok Twitter dan mengganti namanya menjadi X, Musk memang berulang kalo menyuarakan pentingnya kebebasan berpendapat.

Kendati demikian, Musk sendiri memiliki rekam jejak membungkam opini-opini yang mengkritik dirinya. Misalnya, ia pernah memecat karyawan yang tak setuju dengannya, hingga memblokir akun-akun yang mengkritik dirinya.

Alasan Pavel Durov Ditangkap

Belum ada konfirmasi resmi dari Prancis mengenai penangkapan tersebut. Tetapi dua sumber kepolisian Prancis dan satu sumber Rusia mengatakan, Durov ditangkap tak lama setelah tiba di bandara Le Bourget dengan jet pribadi dari Azerbaijan.

Sebelum kedatangan jet tersebut, polisi telah mengetahui dia ada dalam daftar penumpang dan segera bergerak untuk menangkapnya karena dia menjadi subjek surat perintah penangkapan di Prancis.

Lantas, mengapa Durov ditangkap?

Penangkapan ini merupakan bagian dari investigasi awal yang dipimpin oleh OFMIN (Kantor Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur) Prancis.

Lembaga tersebut telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Durov, dengan menyebutkan tuduhan yang mencakup pencucian uang, perdagangan narkoba, dan penyebaran konten pelecehan seksual anak di Telegram.

Kurangnya moderasi pada Telegram dan dugaan penggunaan oleh kelompok kriminal menjadi masalahnya.

Media berita lokal BFMTV dan TF1 melaporkan bahwa penyelidikan difokuskan pada potensi eksploitasi Telegram oleh entitas kriminal, serta dugaan kegagalan Durov dalam menerapkan langkah-langkah efektif untuk mencegah aktivitas ilegal di Telegram.

Awalnya, Telegram mirip dengan aplikasi chat lainnya, tetapi kemudian berkembang menjadi jejaring sosial tersendiri.

Selain berkomunikasi antar individu, platform ini memungkinkan pengguna dapat bergabung dengan grup yang beranggotakan hingga 200 ribu orang dan membuat “saluran” siaran yang dapat diikuti dan dikomentari oleh orang lain.

Dengan 950 juta pengguna aktif bulanan, Telegram dinilai telah menjadi sumber utama informasi, dan disinformasi, tentang invasi Rusia ke Ukraina, demikian dikutip dari The Guardian.

Telegram menawarkan pesan terenkripsi ujung ke ujung dan memungkinkan pengguna membuat saluran untuk menyebarkan informasi kepada pengikut.

Aplikasi ini sangat populer di bekas Uni Soviet dan banyak digunakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy, serta politisi di seluruh Ukraina, untuk merilis informasi tentang perang.

Aplikasi ini juga merupakan salah satu dari sedikit tempat warga Rusia bisa mendapatkan informasi tanpa filter tentang konflik tersebut, setelah Kremlin memperketat kontrol media setelah invasi besar-besaran.

Enkripsi yang tampaknya tidak dapat dipecahkan telah menjadikan Telegram surga bagi para ekstremis dan penganut teori konspirasi.

Media Eropa Tengah VSquare mengatakan, Telegram telah menjadi alat andalan propaganda Rusia, baik radikal sayap kiri maupun sayap kanan, QAnon di AS, dan penganut teori konspirasi. Telegram bahkan disebut sebagai ekosistem untuk radikalisasi.

Berbasis di Dubai, Telegram didirikan oleh Durov yang lahir Rusia. Ia meninggalkan Rusia pada tahun 2014 setelah menolak untuk mematuhi tuntutan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VK miliknya, yang telah ia jual

Durov saat ini diketahui tinggal di Dubai, tempat Telegram berkantor pusat, dan memegang kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab (UEA).

Ia mengatakan bahwa telah mencoba tinggal di Berlin, London, Singapura, dan San Francisco sebelum memilih Dubai, yang ia puji karena lingkungan bisnis dan “kenetralannya.”

Di UEA, Telegram menghadapi sedikit tekanan untuk memoderasi kontennya, sementara pemerintah barat berupaya menindak tegas ujaran kebencian, disinformasi, penyebaran gambar pelecehan anak, dan konten ilegal lainnya.

Waspada Petaka 2025, 4 Ancaman Ini Jadi ‘Momok’ di Era Prabowo

Suasana gedung bertingkat tertutup kabut polusi udara di Jakarta, Selasa (8/8/2023). Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga menggunakan masker untuk mengantisipasi polusi udara di Ibu Kota akibat polusi udara Jakarta dinilai sangat buruk.  (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: CNBC Indonesia/Faisal Rahman

Tak sampai lima bulan lagi, tahun baru akan segera disambut oleh semua kalangan masyarakat. Berbagai tantangan pada 2025 akan menyelimuti Tanah Air dan tentu menjadi perhatian dan ceritanya tersendiri.

Risiko ekonomi global akan banyak mewarnai pelaksanaan anggaran pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, setidaknya ada empat risiko yang akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yakni suku bunga global yang masih tinggi hingga tensi geopolitik.

“Global environment masih sangat tidak pasti meskipun kita melihat ada suatu pola yang berulang,” ucap Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di kantor Pusat Ditjen Pajak, baru-baru ini.

Secara rinci, empat risiko yang akan mewarnai APBN 2025, pertama ialah suku bunga global yang akan bertahan tinggi, dipicu oleh inflasi jasa yang terus bertahan di level tinggi.

Risiko kedua ialah tensi geopolitik yang masih terus memanas, mulai dari eskalasi tensi antara Amerika Serikat dan China, maraknya fragmentasi dan proteksionisme, konflik di Timur Tengah yang makin memburuk, perang Rusia-Ukraina, hingga kerentanan rantai pasok.

Risiko ketiga menurut Sri Mulyani ialah pertumbuhan ekonomi global yang masih akan lemah. Dipicu oleh probabilitas resesi dan tekanan fiskal di Amerika Serikat, perlambatan ekonomi di China, serta pemulihan ekonomi di Eropa yang masih lemah dari dampak Covid-19.

Risiko keempat ialah gejolak pasar keuangan, yang dipengaruhi oleh tingginya volatilitas nilai tukar dan imbal hasil surat utang negara, asset repricing, serta volatilitas arus modal internasional.

Selain yang bersumber dari eksternal, berikut ini empat hal yang akan menjadi petaka bagi masyarakat Indonesia yang berasal dari dalam negeri.

1. PPN Naik Menjadi 12%

Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan tetap naik menjadi 12% pada 2025 semakin jelas. Hal ini diungkapkan Sri Mulyani pada saat konferensi pers RABPN 2025.

Pemerintah belum memutuskan kenaikan tarif PPN 12% tetapi telah melakukan simulasi penerapan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025. Namun, untuk penerapannya masih tergantung keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)pengenaan tarif PPN 12% itu diamanatkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Namun, karena ada permintaan dari sektor usaha, khususnya pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia supaya ditunda, simulasi itu dilakukan untuk melihat dampaknya.

“Kalau dampak potensinya kan gampang hitungnya, naik dari 11% ke 12% itu kan berarti naik 1%, 1 per 11 itu kan katakan 10% total PPN kita realisasi setahun Rp 730-an triliun, berarti kan tambahnya sekitar Rp 70-an triliun,” tegas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Lebih lanjut, pada dasarnya sejumlah barang dan jasa tidak akan PPN di antaranya berada di sektor barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi.

“Jadi banyak masyarakat yang menganggap semua barang jasa kena PPN, tapi sebenarnya UU HPP sangat menjelaskan, barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, transportasi, itu tidak kena PPN,” tegas Sri Mulyani.

2. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum membahas besaran tarif iuran yang akan naik itu.

“Belum kita bahas antar kementerian terkait,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Sebagaimana diketahui, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.

Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

“Bisa, (iuran) bisa naik. Dan saat ini sudah waktunya juga naik,” katanya di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (8/8/2024).

Menanggapi hal ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa buka suara. Dia menilai kenaikan iuran ini tidak akan memberatkan masyarakat ke depannya.

Selain itu, dari sisi jumlah pasien sebenarnya tidak banyak, tetapi nilai klaim BPJS-nya luar biasa besar. Hal ini membebani neraca BPJS Kesehatan. Dengan demikian, penyesuaian iuran diperlukan.

“Jadi itu ingin diperbaiki strukturnya,” tegas Suharso.

3. Harga BBM Berpotensi Naik

Pemerintah berencana memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.

Dokumen RAPBN 2025 menyebutkan subsidi energi dialokasikan Rp204,5 triliun atau naik dari outlook 2024 yang diperkirakan mencapai Rp192,8 triliun.

Merinci Buku II Nota Keuangan RI 2025, bahwa subsidi energi senilai Rp204,5 triliun itu diantaranya untuk subsidi BBM dan LPG 3 Kilogram (Kg) mencapai Rp114 triliun atau naik tipis dari outlook 2024 yang mencapai Rp112 triliun.

Dokumen tersebut juga menyebut kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang/ penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Kalimat tersebut mengisyaratkan jika pemerintah akan melakukan pembatasan pada penikmat subsidi BBM. Artinya, ada sebagian kalangan yang harus membayar lebih mahal untuk membeli BBM tahun depan.

4. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

Pemerintah berencana menerapkan cukai MBDK tahun depan. Pengenaan cukai ini akan membuat masyarakat harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli minuman manis.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan penerapan cukai dilakukan untuk mengendalikan konsumsi gula masyarakat. Menurut dia, hal tersebut penting mengingat dampak konsumsi gula pada kesehatan.

Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.
Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.
Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:
a. hasil tembakau;
b. minuman yang mengandung etil alkohol;
c. etil alkohol atau etanol;
d. minuman berpemanis dalam kemasan

Optimalisasi penerimaan cukai akan dilakukan melalui ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi UU HPP. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Apple Gelar Peluncuran Produk Terbesar di September, Ini Tanggalnya

Ilustrasi Apple. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Foto: Ilustrasi Apple. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Apple berencana menyelenggarakan acara peluncuran produk terbesarnya pada 10 September 2024 mendatang, di mana merek itu akan memperkenalkan iPhone, iWatch, dan AirPods seri terbarunya. Hal ini diungkapkan sumber Bloomberg, sebagaimana dikutip Reuters.

Meskipun waktu pastinya masih belum diumumkan, namun perusahaan teknologi ternama itu saat ini diketahui sedang melakukan persiapan. Setelah itu, kabarnya, ponsel akan mulai dijual pada tanggal 20 September, sejalan dengan pendekatan khas Apple dalam beberapa tahun terakhir.

Apple tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

Analis melihat siklus pembaruan yang kuat untuk seri iPhone 16 dan Apple diperkirakan akan meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai pembaruan perangkat lunak terbesar untuk iPhone. Pembaruan ini mencakup fitur kecerdasan buatan yang sudah lebih dulu dihadirkan oleh pesaingnya, Samsung.

Peluncuran baru ini terjadi saat Apple meramalkan lebih banyak keuntungan, bertaruh pada AI untuk menarik pembeli meskipun keseluruhan bisnisnya di China mengecewakan pada kuartal ketiga.

Penjualan di pasar terbesar ketiga Apple, Tiongkok turun 6,5%, lebih besar dari ekspektasi penurunan 2,4%, menurut Visible Alpha.

Selama konferensi pengembang tahunannya pada bulan Juni lalu, Apple meluncurkan strategi AI yang telah lama ditunggu-tunggu, mengintegrasikan teknologi “Apple Intelligence” barunya di seluruh rangkaian aplikasinya, termasuk Siri dan menghadirkan chatbot ChatGPT milik OpenAI ke perangkatnya.

Apple masih terlalu bergantung pada penjualan iPhone, dan beberapa analis mengatakan peningkatan apa pun dari fitur AI baru tidak mungkin terwujud dalam jangka pendek

BRI Beri Diskon Hingga 30% di di Festival Beli Lokal 2024

Ilustrasi tidak tergiur dengan Sale. (Freepik)
Foto: Ilustrasi Sale. (Freepik)

Event lokal maupun nasional yang diikuti UMKM kerap kali ramai disambangi oleh anak muda beberapa tahun terakhir. Ini menandakan belanja barang lokal yang dihasilkan oleh UMKM bukan lagi hal yang baru

Tren ini didorong oleh kesadaran masyarakat dalam pentingnya mendukung ekonomi lokal serta kualitas produk UMKM yang semakin meningkat. Banyak konsumen yang mulai memilih produk lokal karena menyadari kualitasnya tidak kalah dari produk-produk luar negeri.

Tidak jarang pula mereka memilih belanja produk lokal karena barang yang dihasilkan mencerminkan identitas budaya dan kreativitas bangsa.

Salah satu event yang menyokong produk lokal adalah Festival Beli Lokal yang dihadirkan oleh Tokopedia dan ShopTokopedia. Festival Beli Lokal akan berlangsung selama dua hari pada 24-25 Agustus mendatang di Plaza Timur, GBK.

Mereka telah melakukan kurasi pada 125 produk UMKM, brand lokal pilihan, hingga berbagai kuliner hits. Bahkan, akan ada workshop kreatif dan penampilan dari musisi papan atas Indonesia seperti Maliq & D’Essentials, Project Pop, White Shoes & The Couples Company, dan masih banyak lagi.

Diskon BRI di Festival Belanja Lokal

Untuk memfasilitasi dan mempermudah masyarakat membeli produk UMKM di Festival Beli Lokal, BRI menawarkan diskon hingga 30%. BRI berharap dapat mendorong masyarakat luas memperoleh produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.

Berikut diskon di Festival Beli Lokal menggunakan BRI

Diskon 30% hingga Rp 100 ribu, minimal transaksi Rp 100 ribu dengan pembayaran BRI Tokopedia Card. Kode promo: TKCFBL

Diskon 30% hingga Rp 100 ribu, minimal transaksi Rp 150 ribu dengan pembayaran BRI Debit Online. Kodo promo: BRIDOFBL

Diskon 25% hingga Rp 100 ribu, minimal transaksi Rp 70 ribu dengan pembayaran BRI Direct Debit. Kode promo: BRIDDFBL

Diskon 25% hingga Rp 100 ribu, minimal transaksi Rp 100 ribu dengan pembayaran BRI Credit Card. Kode promo: BRICCFBL

Diskon 25% hingga Ro 100 ribu, minimal transaksi Rp 70 ribu dengan pembayaran via BRImo. Kode Promo: BRIMOFBL

Diskon Rp 10 ribu, minimal transaksi Rp 100 ribu khusus BRI Virtual Account (BRIVA) di BRImo. Kode Promo: BRIVADAILY

Datang langsung ke Festival Beli Lokal, ya. Akan ada banyak produk berkualitas sesuai kebutuhan kamu di sana, dan tentunya lebih hemat karena ada BRI. Untuk detail info promo BRI di Festival Beli Lokal,

https://slots-kas138.store/

Ini Daftar Parpol Bisa Usang Cagub Sendiri di Pilkada Jakarta

Cover Bendera Partai Politik
Foto: Cover Bendera Partai Politik

Dibatalkannya revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) membawa sejumlah konsekuensi. Salah satunya adalah potensi kemunculan calon baru untuk calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) batal mensahkan revisi RUU Pilkada setelah aksi gelombang protes mahasiswa dan buruh serta sejumlah kalangan masyarakat, Kamis (22/8/2024). 
Sedianya revisi RUU Pilkada akan disahkan dalam sidang kabinet paripurna pada Kamis (22/8/2024).

Revisi memungkinkan cagub dan cawagub yang belum berusia 30 tahun bisa mendaftar untuk Pilkada selama nanti berusia genap 30 tahun saat dilantik. Revisi juga menutup pintu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas (threshold) untuk mengajukan cagub.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pencalonan Pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PPU-XXII/2024.

MK kemudian memberikan syarat baru ambang batas didasarkan pada jumlah penduduk. Melalui putusan itu, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Partai yang tidak memperoleh kursi DPRD, tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat presentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Syarat parpol dan gabungan parpol bisa mengusung paslon yaitu memperoleh suara sah dari 6,5-10%10 persen, tergantung pada jumlah pemilih tetap di provinsi itu.

Jumlah DPT di DKI sendiri sebanyak 8.252.897.

Dengan dibatalkannya revisi RUU Pilkada maka keputusan MK tetap berlaku. Partai politik (parpol) yang memiliki suara sah 6,5-10% atau koalisinya bisa mengajukan partai.
Keputusan ini diperkirakan akan mengubah peta politik pilkada Jakarta pada 27 November 2024.

Sejauh ini hanya ada dua cagub yang akan maju ke pilkada DKI Jakarta. Pertama adalah pasangan Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Suswono dengan didukug 12 parpol. Lawannya adalah dari jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Sebanyak 12 yang mendukung Ridwan Kamil adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kemudian Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dari 12 parpol, ada delapan yang masuk parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni PKS, Gerindra, Nasdem, PKB, Golkar, PSI, Demokrat, dan PAN.
PKS adalah partai pemenang pemilu legislatif (pileg) 2024 untuk Provinsi Jakarta dengan perolehan 1.012.028 suara atau 16,68%.

Melihat data hasil pemilihan umum legislatif (pileg) 2024 dan keputusan MK maka PDIP yang mengumpulkan suara 14,01% bisa maju sendiri tanpa menggandeng partai lain untuk maju pilkada DKI.

Partai lainnya yang belum masuk koalisi adalah Partai Buruh, Hanura, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Jika suara mereka digabung maka suaranya baru 3,31%. Artinya, partai-partai tersebut harus menggandeng PDIP untuk mengajukan calon baru karena suaranya di bawah 6,5%.

https://slots-kas138.store/

Wow, PBNU Dapat Tambang Dari Jokowi Seluas Puluhan Ribu Hektare

Industri pertambangan merupakan dunia kerja yang identik dengan karakter maskulin dan secara alamiah pekerjanya lebih cocok untuk kaum laki-laki. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Industri pertambangan merupakan dunia kerja yang identik dengan karakter maskulin dan secara alamiah pekerjanya lebih cocok untuk kaum laki-laki. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengelola tambang batu bara eks milik Bakrie Group dalam hal ini PT Kaltim Prima Coal (KPC). Gak tanggung-tanggung, luas lahannya mencapai 26 ribu hektare

PT KPC merupakan anak usaha dari PT Bumi Resource (Tbk) yang menjadi bagian dari Bakrie Group. Hal ini diungkapkan Gus Yahya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

“Di Kalimantan Timur, eks KPC, relinquish dari KPC, luasannya 26 ribu hektare. Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagai kecil saja dieksplor, sehingga kita belum tahu semuanya belum tahu. Sebagian kecil sekali. Tapi kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi,” jelas Yahya.

Yahya menjelaskan, saat ini Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk kegiatan pertambangan tersebut sudah terbit. Ia berharap pada Januari 2025 proses eksplorasi dan produksi sudah bisa segera di mulai.

“Segera-segera, karena IUP sudah keluar, mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja,” katanya

Namun, sampai saat ini pihaknya belum membuat struktur lengkap perusahaan tambang milik PBNU yang akan mengelola tambang tersebut. Begitu juga dengan sosok yang mengurus perusahaan tersebut. Maklum, ormas keagamaan yang mau mengelola wilayah tambang harus membuat badan usaha lain yang mengelola kegiatan tersebut.

“Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya,” katanya.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai nantinya perusahaan tambang batu bara milik PBNU bakal melakukan kegiatan hilirisasi, ia masih belum bisa memastikan.

“lah iya, iya belum kami belum sampai ke sana lah. Kami juga masih koordinasi juga dengan teman-teman jaringan bisnis yang dikenal NU apa saja yang harus kita lakukan,” kata Gus Yahya.

Pertumbuhan Kredit UMKM Makin Tertekan

Pekerja menyelesaikan pembuatan kerupuk di salah satu pabrik dikawasan Jakarta, Selasa (16/11/2021). Harga minyak goreng curah terbus Rp 18 ribu per kilogram (kg). Hal itu berdampak pada produsen kerupuk.  (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Ilustrasi UMKM. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melambat pada Juli 2024. 

Adapun kredit UMKM naik 5,1% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 1.375,5 triliun, lebih lambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 5,6% yoy. 

Lebih rinci, kredit segmen mikro dan menengah yang membukukan pertumbuhan yang melambat. Kredit mikro naik 7% yoy, sedangkan bulan sebelumnya 8,2% yoy. Kemudian kredit menengah naik 3,1% yoy dan bulan sebelumnya 3,4% yoy.

Berbeda dengan kredit kecil yang menguat tipis dari 3,4% yoy menjadi 3,8% yoy.

Sebagai informasi, kredit UMKM berkontribusi 18,5% terhadap total kredit yang disalurkan perbankan per Juli 2024. Kredit mikro memiliki andil paling besar, yakni 46,29%. Lalu kredit kecil 31,65% dan kredit menengah 22,06%. 

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja naik 2% yoy menjadi Rp 1.000,5 triliun dan kredit investasi tumbuh 14,3% yoy menjadi Rp 375 triliun. 

Sementara itu, total kredit yang disalurkan industri perbankan sebanyak Rp 7.430,5 triliun, naik 11,6% yoy. Korporasi menjadi penopang utama, dengan pertumbuhan 16,8% yoy menjadi Rp 3.975,6 triliun. Lalu kredit perorangan tumbuh 5,9% yoy menjadi Rp 3.393 triliun. 

Sebelumnya Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan melambatnya pertumbuhan kredit UMKM menjadi satu penyebab rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) segmen tersebut naik. “Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM yang mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, serta berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19, menyebabkan rasio NPL kredit UMKM mengalami peningkatan,” kata Dian, dikutip Jumat (23/8/2024).

Adapun per akhir Juni 2024, NPL gross UMKM sebesar 4,04%, turun dari sebulan sebelumnya 4,27%.