Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat terhadap harga lahan di kota yang tidak masuk akal.
“Program perumahan ini akan memberikan efek menyelesaikan ketimpangan secara masif,” kata Fahri dalam Diskusi Publik bertajuk “Rumah Untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak” di Jakarta, Rabu.
Dikatakan Fahri, program tersebut menjadi salah satu dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dalam merespons perpindahan masyarakat ke daerah pinggiran demi mendapatkan hunian yang layak dengan harga terjangkau.
“Karena itu, sejak awal Satgas mengusulkan pembangunan sektor perumahan yang masif dan itu sudah menjadi janji kampanye Presiden. Satu juta rumah di desa, satu juta di kota dan satu juta di pesisir,” kata Fahri.
Dikatakan Fahri, program ini digulirkan pemerintah sebagai solusi dari permasalahan permukiman karena jutaan keluarga Indonesia belum memiliki rumah yang layak.
Berdasarkan data, kata Fahri, sebanyak 9,9 juta keluarga belum punya rumah (backlog kepemilikan) dan 26,9 juta lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (backlog kelayakan).
Untuk mewujudkannya, Fahri menjelaskan tiga langkah prioritas yakni renovasi dua juta rumah di desa, pembangunan satu juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta, serta penataan kawasan pesisir.
“Ternyata di desa, orang perlu renovasi. Maka di dalam program yang sudah disetujui kementerian keuangan itu kami taruh dua juta rumah untuk direnovasi,” ujarnya.