Perum Bulog Cabang Cirebon, Jawa Barat memastikan seluruh mitra penyalur beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah melalui proses verifikasi ketat untuk menjamin ketepatan sasaran distribusi.
“Tentunya mulai dari awal seleksi itu luar biasa, harus kami verifikasi, verifikasinya juga boleh hanya Bulog atau melibatkan pemerintah daerah bahkan Satgas Pangan,” kata Kepala Perum Bulog Cirebon Ramaijon Purba ditemui di Cirebon, Rabu.
Dia mengatakan program SPHP kini disalurkan melalui berbagai saluran seperti toko pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, toko binaan pemerintah daerah, serta gerakan pangan murah (GPM).
Selain itu, penyaluran juga dilakukan melalui Rumah Pangan Kita (RPK), koperasi kementerian/lembaga seperti TNI-Polri, hingga jaringan ritel modern yang telah siap menyalurkan beras SPHP secara tertib.
Ramaijon menyatakan verifikasi terhadap toko dilakukan oleh Bulog untuk menjamin kredibilitas dalam penyaluran beras tersebut.
Disebutkan, setiap penyalur juga diwajibkan menandatangani surat pernyataan dan mengikuti ketentuan teknis. Kemudian bisa melakukan order kembali setelah stoknya minimal 500 kg di tokonya.
“Kalau masih penuh tidak boleh order gitu. Seperti itu. Mereka (harus) juga menjamin tidak akan lari dari ketentuan-ketentuan yang sudah kita tetapkan,” jelasnya.
Selanjutnya penyalur juga diwajibkan menggunakan sistem daring Klik SPHP untuk setiap pemesanan, sehingga seluruh transaksi tercatat dan dapat dimonitor secara waktu nyata (real-time) oleh berbagai lembaga pengawas.
Dia menyebutkan hingga kini realisasi SPHP di Cirebon baru mencapai sekitar 170 ton dari target sebesar 30.000 ton yang ditetapkan untuk periode Juli hingga Desember 2025.
Meski demikian, seluruh kanal penyaluran telah dibuka dan disiapkan, tinggal menunggu percepatan distribusi agar harga beras bisa turun atau stabil di tengah tekanan inflasi pangan.
Dia menambahkan Bulog bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, serta kementerian dan lembaga terkait terus melakukan monitoring rutin demi memastikan SPHP benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Secara umum, Perum Bulog memastikan siap menyalurkan 1,3 juta ton beras untuk melaksanakan Program SPHP selama Juli hingga Desember 2025, seusai menerima penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Penyaluran ini dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu (12/7).
Dia menyebutkan penugasan itu tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025, dengan target penyaluran sebesar 1.318.826.629 kilogram (1,3 juta ton) beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya, program SPHP menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mengendalikan harga beras yang saat ini mengalami tren kenaikan.